Koalisi Civil Society Pasuruan Desak Satgas BGN Selidiki Dugaan Pelanggaran Higiene di Dapur SPPG Kejayan

Pasuruan, sumbanews.site, Koalisi Civil Society Pasuruan menyampaikan surat pernyataan sikap kepada Satuan Tugas (Satgas) Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pasuruan, Jumat (17/7/2026).

Surat tersebut berisi permintaan agar dilakukan penelusuran atas dugaan pelanggaran standar higiene dan sanitasi di Dapur SPPG Kejayan menyusul beredarnya video di media sosial.

Surat bernomor 001/KCSP/VII/2026 itu ditandatangani Ketua LSM TRINUSA DPC Pasuruan Raya, Akhmad Roziq (Eric), dan Ketua LSM Gajah Mada Nusantara, Misbahul Munir.

Menurut Koalisi, video yang beredar diduga memperlihatkan seorang oknum karyawan menggunakan peralatan memasak, seperti wajan atau perlengkapan dapur lainnya, sebagai topi saat bercanda di area pengolahan makanan.

Koalisi menilai informasi yang beredar tersebut perlu diverifikasi oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) higiene dan sanitasi.

"Peralatan memasak merupakan bagian dari perlengkapan yang bersentuhan langsung dengan proses penyediaan makanan sehingga wajib dijaga kebersihan dan penggunaannya sesuai fungsi," demikian salah satu poin dalam surat pernyataan sikap Koalisi.

Koalisi menegaskan belum dapat memastikan kondisi maupun status peralatan yang terlihat dalam video. Namun, mereka menilai peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap profesionalisme penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam suratnya, Koalisi meminta Satgas BGN melakukan investigasi terhadap peristiwa yang beredar di media sosial, memeriksa kepatuhan Dapur SPPG terhadap SOP higiene dan sanitasi, mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran, serta menyampaikan hasil penanganan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Program MBG.

Koalisi juga mengingatkan agar seluruh penyelenggaraan dapur MBG tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta prinsip higiene dan sanitasi jasa boga.

Ketua LSM TRINUSA DPC Pasuruan Raya, Akhmad Roziq atau Eric, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah.

"Kami meminta Satgas BGN Kabupaten Pasuruan segera menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial sesuai mekanisme yang berlaku. Program MBG merupakan program strategis nasional sehingga pelaksanaannya harus profesional, transparan, serta mengutamakan standar keamanan pangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Pada hari yang sama, surat pengaduan diterima di Kantor Satgas BGN Kabupaten Pasuruan oleh Uce selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM). Menurut Koalisi, Uce menyampaikan bahwa laporan tersebut akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Dapur yang menjadi sorotan dalam pengaduan tersebut adalah SPPG Y.M.T. Imadul Bilad yang berlokasi di Dusun Sidomulyo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pengelola SPPG Y.M.T. Imadul Bilad maupun pihak Badan Gizi Nasional terkait substansi dugaan yang disampaikan Koalisi Civil Society Pasuruan. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Nur Hasan