DPRD Sumut Desak Pertamina Evaluasi Sistem Distribusi BBM Usai Kelangkaan dan Antrean Panjang di SPBU

Mesan, Sumatera Utara, sumbanews.site- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul kelangkaan pasokan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Desakan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Aryanti Sitorus, pada Rabu (15/7/2026), setelah muncul antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mengakibatkan masyarakat harus menunggu lama untuk memperoleh BBM.

Menurut Erni, evaluasi perlu dilakukan terhadap seluruh aspek distribusi, mulai dari sistem perencanaan penyaluran, mitigasi risiko, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga mekanisme antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Kami meminta PT Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM dan juga kesiapan sumber daya manusia. Kami menerima informasi bahwa kondisi ini merupakan imbas dari mogoknya para sopir pengangkut BBM, sehingga menjadi perhatian serius bagi kami di legislatif," ujar Erni.

Ia menilai kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU telah menjadi perhatian publik karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian sehari-hari.

Selain evaluasi internal, DPRD Sumut juga meminta Pertamina menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan distribusi serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.

"Masyarakat kini berada dalam situasi terdesak akibat sulit mendapatkan BBM. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertamina harus transparan menjelaskan penyebabnya dan bertanggung jawab penuh. Jangan menunggu masyarakat marah baru mengambil langkah," tegas Erni.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait desakan DPRD Sumut maupun penyebab pasti terganggunya distribusi BBM. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Pertamina guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

(Eko)